ANTARA teori dan praktik memang kejadiannya sering mengagetkan. Gairah menegakkan hukum, mestinya tidak boleh juga melanggar hukum. Para pencari keadilan rupanya sering dihadapkan dengan drama tak masuk akal.
Apa bedanya plang penutupan dengan portal. Tidak bisa diterima logika jika jalan yang baru saja dirigid lalu diportal, sedang jalan yang rusak parah tidak diportal (logical fallacy). Fenomena kesalahan logika berpikir tidak hanya dilakukan oleh banyak orang tapi juga institusi.
Hanya memasang plang, harus menurunkan aparat dengan kekuatan penuh, tambah penggembira upahan, sehingga dilawan dengan blokade adalah contoh adu argumen bertele-tele.
Sebenarnya apa yang sedang terjadi?
Kericuhan, tepatnya ketegangan yang terjadi hari Kamis (20/01/2022) di depan jalan masuk pabrik kelapa sawit (PKS) PT SIPP, Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, tak perlu terjadi.
Sebab Kuasa Hukum Pemkab Bengkalis, yang dikawal Satpol PP hanya untuk memasang plang merah penutupan. Pun tidak dipasang di areal pabrik, masih di wilayah publik.
Sedang Kuasa Hukum PKS PT. SIPP, bersikukuh bahwa kasus PKS PT. SIPP masih dalam proses hukum di PTUN Pekanbaru. Sehingga memasuki areal pabrik dianggap juga melawan hukum, sehingga perlu membuat blokade dengan alat berat (excavator).
Lalu massa yang berseliweran tengah hari itu darimana, dan untuk kepentingan siapa?
Kebijakan sebagai produk hukum. Juga harus bijak. Tidak boleh dialas karena kepentingan lain, apalagi pesanan. Para pihak, yang diwakili para pengacara, kuasa hukumnya, tak elok jika harus bersitegang, adu mulut di lapangan, tidak adu argumen dan kesaksian di pengadilan.
Ruang terhormat itu ada. Bisa, dan harus dijaga. Wibawa Pemerintah Daerah tak boleh dicederai oleh tindakan oknum, yang justru membuat blunder, kesalahan logika berpikir. Sesat pikir, gagal paham.
Regulasi, erat kaitannya dengan investasi. Penegakan hukum adalah jaminan. Kasus PKS PT SIPP itu peristiwa apa?
Peristiwa kepentingan kelompok, hukum, politik, ekonomi, lingkungan atau urusan sejengkal, yang dimanipulasi secara struktur. Hati-hati dengan logical fallacy.
Berdalih, beradu otot dan kekuatan, beradu mulut, beradu argumen di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, tak kan bertuah. Hilangnya wibawa Pemerintah Daerah. Kita tidak mau, peristiwa berubah menjadi peristawa. Lalu menggurita mafia.
“Play by the book”. Belajar dari kasus PKS SIPP jalan Rangau, hukum tak boleh ditegakkan dengan mengigau.
Oleh Agung Marsudi
Duri, 22 Januari 2022
